Payung Hukum Fintech Syariah

Penggunaan fintech sudah sangat sering dilakukan di era penuh teknologi ini. Sebab, penggunaan fintech kiat mempermudah dalam melakukan aktivitas keuangan. Namun, masih timbul keraguan terutama bagi pengguna produk Syariah dalam penggunaan fintech. Hal tersebut pudar ketika timbul fintech Syariah yang memiliki paying

Apa – apa Saja Payung Hukum Fintech Syariah?

Fintech Indonesia merupakan salah satu Lembaga fintech yang menawarkan produk Syariah sebagai alternatif penggunaan fintech untuk kaum Syariah. Hal tersebut tentu saja didukung dengan kehadiran berbagai payung hukum yang menawarkan penjamin penggunaan fintech tersebut. Adapun payung – payung hukum yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016

Payung hukum pertama yang menjamin tentang pinjaman fintech Syariah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun peraturan yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang juga turut mengatur tentang pembayaran fintech konvesional tetapi bisa juga digunakan dalam mengatur pembayaran dengan prinsip Syariah.

2) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018

Selain dari OJK, tentu saja payung hukum kedua yang wajib dimiliki oleh fintech Syariah adlaah payung hukum yang berasal dari MUI. Sebab, fintech Syariah mengandung unsur kehalalan yang wajib diperiksa dan diukur secara langsung oleh DSN MUI. Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh MUI tersebut adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117 Tahun 2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

3) Aturan – Aturan Keagamaan

Selain peraturan yang dikeluarkan oleh kedua Lembaga di atas, tentu saja terdapat aturan – aturan keagaman yang menjadi payung hukum penggunaan fintech Syariah yang perlu anda pahami. Adapun aturan keagamaan tersebut dapat diperlajari pada buku Syariah.

Penjelasan – penjelasan tentang payung hukum di atas dapat anda jadikan sebagai acuan untuk mempertimbangkan penggunaan fintech Syariah tersebut. Jadi, melalui penjelasan di atas apakah. Anda tertarik menggunakan fintech Syariah?